Dasar aturan dan panduan sertifikasi Postel / SDPPI
Dua hal di satu tempat: daftar peraturan yang menjadi dasar sertifikasi perangkat telekomunikasi — selalu dirujuk dari sumber resmi — dan artikel yang meluruskan istilah serta mitos yang masih beredar.
Artikel & panduan
Penjelasan runtut soal istilah, biaya, jalur sertifikasi, dan mitos yang sering bikin salah langkah. 80 artikel, ditampilkan 9 per halaman — pakai kotak cari untuk menelusuri semuanya sekaligus.
Permendag 21/2025: Barang Elektronik yang Wajib Izin Importir Khusus
Permendag 21/2025 mewajibkan sejumlah barang elektronik dan telematika hanya bisa diimpor pemegang API-P/API-U. Ini terpisah dari kewajiban sertifikat Postel.
Baca →Permendag 19/2026: Sertifikat Postel bagi Penjual Online
Permendag 19/2026 resmi menggantikan Permendag 31/2023 dan memperluas kewajiban pedagang online. Ini yang berubah, termasuk soal bukti pemenuhan standar produk.
Baca →DJID Buka Data Sertifikat Postel ke Publik
Ditjen Postel menyatakan data perizinan telekomunikasi sengaja dipublikasikan untuk transparansi. Inilah yang tercakup, dan bagaimana kami memakainya untuk artikel-artikel di situs ini.
Baca →De Minimis USD 3 dan Importir Kecil Bersertifikat Postel
Ambang bebas bea masuk untuk barang kiriman turun dari USD75 jadi USD3. Ini bukan berarti perangkat elektronik murah otomatis bebas dari kewajiban sertifikat Postel.
Baca →e-Sertifikasi NextGen: Yang Berubah untuk Pemohon Postel
DJID meluncurkan aplikasi e-Sertifikasi NextGen AI pertengahan Juli 2026. Ini yang resmi diumumkan, dan yang masih perlu dipastikan sendiri oleh pemohon.
Baca →Lelang Spektrum 700 MHz dan Standar Teknis SDPPI
Komdigi menetapkan pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz akhir Juli 2026. Ini pembagian bloknya dan kewajiban standar teknis yang menyertainya.
Baca →Kabel Laut Palapa Ring Putus, SATRIA-1 Jadi Penopang
Kabel laut Palapa Ring Tengah putus akibat rangkaian gempa sejak Mei 2026. BAKTI mengalihkan sementara ke satelit SATRIA-1 sambil menargetkan pemulihan penuh pada 11 Agustus.
Baca →218 Sertifikat Postel Dicabut: Apa yang Bisa Dibaca
DJID menerbitkan daftar sertifikat yang dicabut secara terbuka, tetapi hampir tidak pernah dibaca. Isinya 218 sertifikat, dan pola tahunnya mengejutkan.
Baca →Pemegang Sertifikat Postel Terbanyak di Indonesia
Dua puluh pemohon teratas memegang lebih dari seperempat seluruh sertifikat Postel yang pernah terbit. Yang mengejutkan bukan siapa mereka, melainkan bahwa sebagian bukan pemilik merek.
Baca →Punya pertanyaan yang tidak terjawab di sini?
Ceritakan saja perangkat Anda. Kami jawab pakai acuan aturan yang berlaku sekarang, bukan info lama.
Konsultasi lewat WhatsApp