Dasar aturan dan panduan sertifikasi Postel / SDPPI
Dua hal di satu tempat: daftar peraturan yang menjadi dasar sertifikasi perangkat telekomunikasi — selalu dirujuk dari sumber resmi — dan artikel yang meluruskan istilah serta mitos yang masih beredar.
Artikel & panduan
Penjelasan runtut soal istilah, biaya, jalur sertifikasi, dan mitos yang sering bikin salah langkah. 80 artikel, ditampilkan 9 per halaman — pakai kotak cari untuk menelusuri semuanya sekaligus.
Postel, SNI, atau TKDN: Produk Anda Wajib yang Mana?
Tiga kewajiban yang sering dikira saling menggantikan, padahal berbeda objek dan penerbitnya. Untuk produk HKT, ketiganya bahkan saling mengunci secara berurutan.
Baca →Produk Ditakedown Marketplace karena Tidak Ada Nomor Postel
Listing dihapus karena produk belum bersertifikat adalah gejala, bukan penyakitnya. Ini dasar hukumnya, penegakan yang sudah berjalan, dan langkah memulihkan penjualan Anda.
Baca →Lartas Impor Perangkat 2026 dan Sertifikat Postel Wajib
PP 3 Tahun 2026 mengubah aturan larangan dan pembatasan impor. Ini artinya bagi importir perangkat telekomunikasi, dan dokumen yang harus beres sebelum barang berangkat.
Baca →IDTH dan Pengujian Dalam Negeri untuk Sertifikasi Postel
Pemerintah menargetkan hampir seluruh pengujian perangkat telekomunikasi dilakukan di dalam negeri pada akhir 2026. Ini fasilitasnya, kapasitasnya, dan konsekuensi praktisnya bagi pemohon.
Baca →Kapan Test Report Luar Negeri Diterima untuk Postel?
Tidak semua test report dari laboratorium luar negeri bisa dipakai. Ini syarat penerimaannya, daftar acuannya, dan empat kesalahan yang paling sering membuat laporan uji ditolak.
Baca →Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7: Aturan 6 GHz dan Sertifikasi Postel
Pita 6 GHz sudah dibuka untuk RLAN di Indonesia, tetapi dengan syarat teknis yang ketat: antena terintegrasi, penggunaan dalam ruang, dan batas daya khusus untuk perangkat VLP.
Baca →KM 67/2026: Standar Teknis Postel untuk HT dan Repeater
Standar teknis perangkat Land Mobile Radio diperbarui lewat KM Komdigi 67/2026. Ini cakupannya, kewajiban yang menyertainya, dan cara membaca angka teknis yang mengikat langsung dari dokumen resminya.
Baca →KM 569/2025: Band 41 dan n41 dalam Standar Teknis SDPPI
Standar teknis perangkat LTE dan 5G diperbarui lewat KM Komdigi 569/2025. Band 41 dan n41 masuk, parameter ujinya ikut berubah. Ini dampaknya bagi sertifikasi.
Baca →Blokir IMEI HP Hilang: Status Aturannya per Juli 2026
Layanan blokir IMEI untuk ponsel hilang masih berupa wacana dan belum ada aturan resminya. Ini status terbarunya, bedanya dengan blokir IMEI ilegal, dan langkah yang benar-benar bisa dilakukan sekarang.
Baca →Punya pertanyaan yang tidak terjawab di sini?
Ceritakan saja perangkat Anda. Kami jawab pakai acuan aturan yang berlaku sekarang, bukan info lama.
Konsultasi lewat WhatsApp