Apa yang sebenarnya terjadi saat batas 14 hari terlewat?
Dua hal sekaligus. Permohonan menjadi batal, dan Surat Perintah Pembayaran ikut dibatalkan.
Perlu digarisbawahi bahwa hitungannya hari kalender, bukan hari kerja. Akhir pekan dan hari libur ikut terhitung. Tenggat yang terlihat masih lama pada hari Jumat bisa jauh lebih sempit dari perkiraan setelah melewati libur panjang.
Apakah bisa meminta perpanjangan?
Permen Kominfo 3/2024 tidak mengatur mekanisme perpanjangan batas pembayaran. Yang diatur adalah akibatnya bila terlewat.
Karena itu upaya paling produktif setelah tenggat lewat bukan mencari kelonggaran, melainkan langsung menyiapkan permohonan baru.
Apakah dokumen dan hasil uji lama masih bisa dipakai?
Umumnya masih, dan inilah kabar baiknya. Yang batal adalah permohonannya, bukan dokumen pendukungnya. Laporan hasil uji, spesifikasi teknis, deklarasi kesesuaian, dan foto perangkat tetap menjadi milik pemohon.
Satu hal yang perlu diperiksa: untuk perangkat kategori HKT, yang mencakup handphone, komputer genggam, dan tablet, Permen Kominfo 3/2024 menetapkan laporan hasil uji berumur paling lama 5 tahun sebelum tanggal permohonan. Selama masih dalam rentang itu, laporan lama tetap dapat digunakan.
Apa bedanya batal karena telat bayar dan membatalkan permohonan sendiri?
Keduanya berbeda dan sering tertukar.
| Pembeda | Batal karena telat bayar | Membatalkan sendiri |
|---|---|---|
| Pemicu | Lewat 14 hari kalender sejak SPP terbit | Diajukan pemohon |
| Batasan jumlah | Tidak diatur sebagai kuota | Hanya 1 kali dalam 1 tahun berjalan |
| Waktu pengajuan | Tidak berlaku | Hanya sebelum batas waktu pembayaran |
Ketentuan pembatalan atas permintaan sendiri diatur pada Pasal 17 Permen Kominfo 3/2024. Karena jatahnya hanya satu kali dalam satu tahun berjalan, pembatalan sukarela sebaiknya tidak dipakai sebagai cara menunda.
Apakah keterlambatan ini memengaruhi permohonan lain?
Perlu dibedakan dari sanksi tidak membayar dalam konteks lain. Permen Kominfo 3/2024 mengatur sanksi pembekuan layanan selama 6 bulan untuk pelanggaran kewajiban pembayaran tertentu, dan itu ketentuan yang terpisah dari batalnya satu permohonan karena SPP tidak dilunasi tepat waktu.
Bila menghadapi pemberitahuan yang menyebut pembekuan layanan, sebaiknya diperiksa dasar penetapannya secara spesifik, bukan disamakan begitu saja dengan keterlambatan biasa.
Bagaimana mencegahnya terulang?
- Catat tanggal SPP terbit, bukan tanggal menerima informasinya. Hitungan dimulai dari terbitnya dokumen.
- Pasang pengingat di hari ke-7. Setengah tenggat memberi ruang bila ada kendala administrasi pembayaran internal.
- Siapkan persetujuan anggaran sebelum mengajukan permohonan. Penyebab keterlambatan paling umum bukan lupa, melainkan proses persetujuan internal yang lebih panjang dari 14 hari.
- Perhitungkan hari libur nasional. Karena yang dihitung hari kalender, libur panjang memangkas waktu efektif secara signifikan.
Apa yang perlu dipahami dari pola ini?
Menariknya, tenggat 14 hari ini adalah salah satu dari sedikit batas waktu yang dampaknya menghapus, bukan sekadar menunda. Verifikasi permohonan punya batas 1 hari, penerbitan sertifikat terjadi di hari yang sama setelah lunas, tetapi keduanya tidak membatalkan apa pun bila meleset. Yang membatalkan justru tenggat pembayaran.
Rincian syarat dan tahapan permohonan dibahas di syarat permohonan menurut Permen 3/2024 serta jenis permohonan sertifikasi.
Permohonan batal dan perlu mengajukan ulang dengan cepat? Konsultasikan lewat WhatsApp.