Uji Sampel atau Evaluasi Dokumen untuk Sertifikat Postel?

Masih. Permen Kominfo 3/2024 tetap menjadi aturan yang berlaku dan tidak dicabut oleh peraturan mana pun sampai artikel ini diperbarui. Laporan hasil uji tetap menjadi lampiran wajib permohonan, dan laporan itu dapat berasal dari balai uji dalam negeri maupun balai uji luar negeri yang diakui, sehingga permohonan tanpa pengiriman unit sampel tetap dimungkinkan.

Tiga hal harus terpenuhi sekaligus. Laboratorium penerbit laporan termasuk balai uji yang ditetapkan atau diakui, ruang lingkup laboratorium itu mencakup jenis perangkat yang diuji, dan parameter yang sudah diuji sesuai dengan acuan standar teknis Indonesia yang berlaku untuk fitur perangkat tersebut. Bila salah satu tidak terpenuhi, yang perlu diuji ulang biasanya hanya bagian yang belum tercakup, bukan seluruhnya.

Untuk pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, Permen Kominfo 3/2024 menyebut laporan hasil uji dapat berasal dari balai uji dalam negeri dan/atau luar negeri, dengan batas usia laporan paling lama 5 tahun sebelum tanggal permohonan. Batas usia inilah yang paling sering menggugurkan rencana memakai laporan lama.

Keputusan Menteri Komdigi Nomor 13 Tahun 2025 menetapkan daftar balai uji luar negeri dengan periode keberlakuan 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2026. Bila rencana permohonan Anda jatuh dekat akhir periode itu, periksa lebih dulu daftar yang berlaku pada tanggal pengajuan.

Bila laporan uji yang diakui sudah dipegang, jalur evaluasi dokumen umumnya lebih cepat karena tidak ada pengiriman unit sampel dan tidak ada antrean pengujian. Bila belum ada laporan sama sekali, jalur uji sampel adalah satu-satunya pilihan. Yang menentukan lama proses biasanya bukan jalurnya, melainkan kelengkapan dokumen di hari pertama pengajuan.