Diskusi soal aturan drone di Indonesia hampir selalu tercampur, karena dua kewajiban yang berbeda dibahas seolah satu hal. Memisahkannya sejak awal akan menghemat banyak waktu Anda.
Dua kewajiban yang berbeda
| Aspek | Sertifikat perangkat | Izin operasional |
|---|---|---|
| Yang diatur | Pemancar radio pada drone dan remote controller | Kegiatan menerbangkan drone |
| Otoritas | Kementerian Komunikasi dan Digital | Otoritas penerbangan |
| Melekat pada | Produk, sebelum diperdagangkan | Penerbangan dan pilotnya |
Artinya importir dan penjual drone berurusan dengan kolom kiri, sedangkan pengguna dan operator berurusan dengan kolom kanan. Banyak penjual mengira kepatuhan operasional pembeli menghapus kewajiban mereka sendiri. Tidak demikian.
Apa dasar hukum sertifikat perangkatnya?
Standar teknis perangkat telekomunikasi pada pesawat tanpa awak diatur dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 544 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada Pesawat Tanpa Awak. Aturan ini menjadi acuan agar pemancar pada drone tidak mengganggu sistem komunikasi dan frekuensi lain, termasuk yang dipakai penerbangan sipil.
Perlu dicatat, standar ini sedang dalam proses pembaruan. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital telah membuka konsultasi publik untuk rancangan standar teknis perangkat pada pesawat tanpa awak yang baru. Selama rancangan itu belum ditetapkan, Kepmen 544 Tahun 2021 tetap menjadi acuan yang berlaku. Sebelum mengajukan sertifikasi, pastikan Anda memakai standar versi terbaru yang berlaku saat itu.
Bagian drone mana yang memancarkan gelombang radio?
- Remote controller, yang mengirim perintah kendali ke drone.
- Video downlink, yang mengirim gambar dari drone ke pengendali atau ponsel.
- Wi-Fi dan Bluetooth pada drone konsumen, untuk pemasangan dan transfer berkas.
- Modul seluler pada sebagian drone industri.
Karena pemancarnya lebih dari satu, drone termasuk produk yang pengujiannya jarang selesai dengan satu fitur saja.
Kenapa varian regional sangat menentukan
Drone konsumen umumnya dijual dalam beberapa versi menurut wilayah, dengan perbedaan pada pita frekuensi dan batas daya pancar. Versi untuk satu pasar bisa memakai konfigurasi yang tidak diizinkan di Indonesia.
Sertifikat melekat pada konfigurasi yang diuji. Jadi memesan varian yang keliru berarti sertifikat yang ada tidak mencakup barang yang Anda terima, meski nama modelnya sama persis.
Kesalahan yang sering terjadi
- Mengira drone mainan bebas kewajiban. Yang menentukan adalah pemancarnya, bukan ukuran atau harganya.
- Menganggap sertifikat drone mencakup remote controller-nya. Keduanya perlu dipastikan tercakup.
- Mengandalkan sertifikat internasional. Sertifikat negara lain tidak berlaku di Indonesia.
- Menjual unit impor pribadi secara eceran. Barang bawaan pribadi dan barang dagangan tunduk pada ketentuan yang berbeda.
Catatan untuk perangkat pita 6 GHz
Aturan pita 6 GHz secara khusus melarang perangkat VLP dipasang pada drone. Bila produk Anda memakai pita ini, periksa ketentuannya di artikel aturan pita 6 GHz.
Akan mengimpor atau menjual drone?
Kategori ini punya banyak pemancar dalam satu paket, dan varian regionalnya rawan tertukar. Dua hal itu yang paling sering membuat importir drone terjebak biaya berlipat.
Kirimkan kepada kami model drone beserta datasheet-nya. Kami bantu petakan fitur radio yang perlu diuji, periksa kesesuaian varian dengan aturan Indonesia, pastikan standar teknis acuan yang berlaku, dan perkirakan biaya serta waktunya.
Konsultasi lewat WhatsApp, atau pelajari syarat dan prosesnya.